Ratusan Warga Gelar Aksi di KPU Pekalongan, Tuntut Pertanggungjawaban Atas Dugaan Ketidaknetralan

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Pekalongan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan, Senin (11/11/2024). Mereka menuntut pertanggungjawaban atas dugaan ketidaknetralan dan kegagalan KPU dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada yang dianggap kacau dan tidak sesuai harapan.

Perwakilan massa menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Pekalongan dinilai tidak mampu menjaga independensi dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan mereka meliputi kericuhan saat pengambilan nomor urut paslon, penggunaan ID card berlogo KPU oleh pihak tertentu untuk mendukung salah satu paslon, serta insiden kekerasan yang terjadi pada debat paslon di Semarang.

Furqon Mahfud, salah satu perwakilan massa, menyatakan di depan komisioner KPU bahwa lembaga tersebut telah gagal dalam memetakan dan mencegah potensi kerawanan selama jalannya Pilkada.

 "Kami mempertanyakan sikap KPU dalam menangani kejadian di Desa Amboekembang. Ada pencatutan logo KPU untuk mendukung salah satu paslon yang dapat memicu ketidakpercayaan publik," ujar Furqon.

Baca juga: Viral Video Pendataan Warga Catut Nama KPU Kabupaten Pekalongan

Menurutnya, kejadian ini berpotensi merusak integritas Pilkada di Kabupaten Pekalongan dan menciptakan keresahan masyarakat yang menginginkan proses yang adil dan transparan. Ia juga menilai bahwa KPU hanya merespons setelah terjadi aksi protes dari masyarakat, menunjukkan kurangnya kesiapan dalam menjalankan tugasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Lailatul Izzah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa KPU berkomitmen menjalankan tahapan Pilkada dengan penuh tanggung jawab. 

Baca juga: Ricuh Debat Pilkada Pekalongan, Anak Cawabub Amin Jadi Korban

"Kami bekerja sesuai PKPU dan undang-undang Pilkada, dengan fokus utama pada pelaksanaan tahapan logistik dan hari pemungutan suara," jelasnya.

Terkait insiden penggunaan logo KPU oleh oknum yang bukan pegawai atau badan adhoc, Izzah menyampaikan bahwa laporan baru diajukan kepada kepolisian hari ini, lantaran KPU sedang memprioritaskan tahapan lainnya. Ia juga meminta maaf atas kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan debat dan berharap dapat mengevaluasi langkah-langkah ke depan untuk mencegah kejadian serupa.

Izzah menambahkan bahwa KPU telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah, dan TNI, guna memastikan pelaksanaan debat paslon berjalan aman. 

"Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada, dan kami akan menjadikan ini sebagai evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja ke depannya," ucapnya.

Aksi ini menyoroti pentingnya transparansi dan independensi KPU dalam menyelenggarakan Pilkada yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, agar tercipta pemilu yang damai dan adil di Kabupaten Pekalongan.