Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Pekalongan Ikrarkan Damai untuk Pilkada Serentak 2024

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Dengan mengusung tema “Pemuda Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan, Berjuang dalam Ke-Indonesiaan,” peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 di Kabupaten Pekalongan berlangsung khidmat. Upacara yang dihadiri oleh pemuda dan mahasiswa ini juga menjadi momen berharga, dengan pembacaan Ikrar Damai menjelang Pilkada Serentak 2024 oleh perwakilan pemuda dan mahasiswa.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho menyatakan bahwa keterlibatan pemuda dan mahasiswa dalam momen ini menunjukkan idealisme dan rasa kepedulian mereka.

Baca juga: Pemkab Pekalongan Perketat Pengawasan Politik Identitas Jelang Pilkada 2024

 "Ini merupakan respons dari pemuda terhadap tantangan zaman. Dalam semangat Sumpah Pemuda, kini mereka berikrar untuk menjaga kedamaian Pilkada Serentak 2024," ujarnya.

Ikrar Damai tersebut mencakup tiga poin penting. Pertama, seruan untuk menggunakan hak pilih dengan mengajak masyarakat untuk tidak golput, sebagai bentuk partisipasi aktif. Kedua, pernyataan tegas menolak politik identitas yang dianggap merusak persatuan bangsa, yang disebut oleh Haryanto sebagai “Black Campaign” atau kampanye hitam yang harus dihindari. Terakhir, ikrar damai ini diharapkan mendukung terciptanya suasana aman dan kondusif demi suksesnya pelaksanaan pilkada di Pekalongan.

Baca juga: Pelantikan Pengurus KONI Kabupaten Pekalongan 2024-2028: Bupati Tekankan Integritas dan Kepatuhan

“Pemuda dan mahasiswa adalah garda terdepan demokrasi, dan kami sangat mengapresiasi ikrar mereka ini," lanjut Haryanto. 

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang mencoba mengganggu kondusivitas Kabupaten Pekalongan selama masa Pilkada, akan berhadapan dengan ketegasan pemuda dan mahasiswa di daerah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas sektor dalam mengawal jalannya Pilkada Serentak 2024. Termasuk di dalamnya adalah edukasi politik masyarakat dan persiapan logistik, yang diawasi langsung oleh pemerintah bersama KPU.