Pemkab Pekalongan Perketat Pengawasan Politik Identitas Jelang Pilkada 2024

KFM PEKALONGAN, KAJEN – Menjelang Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan terus mematangkan persiapan penyelenggaraan, termasuk dalam hal pengamanan terhadap potensi munculnya politik identitas. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Pekalongan, Haryanto Nugroho, S.STP, M.AP, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi sudah berjalan dengan baik, dan fokus utama saat ini adalah menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada.

"Pemkab telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah dari APBD kabupaten dan provinsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada. Ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan, termasuk logistik dan keamanan, terpenuhi," kata Haryanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2024).

Pjs. Bupati Pekalongan, Widi Hartanto, bersama Forkopimda telah melakukan pengecekan langsung ke gudang KPU untuk memastikan kesiapan logistik pemilu. 

Baca juga: Persiapan Pilkada 2024: Pjs. Bupati Pekalongan Tinjau Gudang Logistik KPU

“Kesiapan logistik sangat penting agar tidak ada kendala di hari pemungutan suara. Kami ingin memastikan semuanya siap,” tambah Haryanto.

Tantangan besar dalam Pilkada 2024 adalah potensi munculnya politik identitas, yang kerap memanfaatkan isu agama, suku, dan golongan untuk menarik simpati pemilih. Haryanto memperingatkan bahwa politik identitas dapat memicu fanatisme berlebihan yang berpotensi merusak kerukunan masyarakat.

“Kita harus berhati-hati agar politik identitas tidak berkembang di Kabupaten Pekalongan. Sentimen agama, suku, atau ras sering digunakan secara halus, dan dampak jangka panjangnya bisa berbahaya, terutama polarisasi masyarakat yang berlangsung bahkan setelah pemilu usai,” jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Pekalongan Selenggarakan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa

Haryanto mengingatkan bahwa Kabupaten Pekalongan pernah mengalami kasus serupa, seperti selebaran hoax pada Pemilu 2019 yang menyerukan untuk tidak memilih calon non-Muslim, serta penggunaan ayat Al-Qur'an pada Pilkada 2006 untuk menolak calon perempuan sebagai pemimpin. Meskipun kasus tersebut tidak langsung menimbulkan konflik besar, dampak jangka panjangnya perlu diwaspadai.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Pekalongan terus menggiatkan edukasi politik bagi masyarakat, melibatkan berbagai stakeholders untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Edukasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran politik yang lebih sehat, sekaligus menghindari terjadinya konflik yang disebabkan oleh politik identitas.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang kuat, Pemkab Pekalongan optimistis Pilkada 2024 akan berjalan aman dan lancar, hingga pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada Februari 2025.