TPID Eks Karesidenan Pekalongan Sepakat Perkuat Data untuk Pengendalian Inflasi Berkelanjutan

KFM PEKALONGAN, SEMARANG – Pimpinan Daerah wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Jumat, (27/09/2024). Pertemuan yang berlangsung di Semarang ini dihadiri pula oleh pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Diskusi difokuskan pada isu strategis inflasi, mulai dari tingkat global hingga lokal, serta pemetaan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, distribusi, dan komunikasi efektif oleh TPID.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Marwadi menegaskan pentingnya pengendalian inflasi berbasis data, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Beliau juga menyoroti perlunya menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan kesejahteraan petani serta peternak.

Baca juga: BI Tegal Dorong Akselerasi Transaksi Non Tunai

 “Kami ingin memastikan inflasi tetap dalam target, namun petani dan peternak juga harus tetap sejahtera,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Andriansyah Ph.D., Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian, mengingatkan pentingnya mewaspadai inflasi yang berasal dari Volatile Foods, Inflasi Inti, dan Administered Prices. Ia juga menyebutkan bahwa TPID wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan peningkatan kinerja dalam TPID Awards 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, TB. Chaerul Dwi Sapta, SH, MAP dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri menekankan sembilan langkah Pemda untuk pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga, menjaga pasokan bahan pokok, hingga operasi pasar murah. Ia juga mengajak Pemda untuk merealisasikan Bantuan Tak Terduga (BTT) dan memberikan bantuan transportasi dari APBD guna memperlancar distribusi komoditas.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan II 2024 Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global

Dari aspek fiskal, Rossi Rizki Bestari dari Kementerian Keuangan menekankan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan berbagai dana transfer ke daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi, seperti DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa, serta insentif fiskal. 

"Realisasi belanja APBD wilayah Eks Karesidenan Pekalongan terkait inflasi pada 2024 juga tercatat meningkat dibanding 2023, dengan fokus pada belanja modal serta barang dan jasa untuk mendukung kelancaran distribusi," ujarnya.

Rapat ditutup dengan persetujuan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk pengendalian inflasi 2024 berdasarkan strategi 4K, serta komitmen penguatan data dan informasi melalui penyusunan neraca pangan daerah. Hasil pertemuan ini akan menjadi panduan bagi TPID dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun 2024 dan menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).