Kantor Bupati Kembali Digeruduk, Massa Dua Kubu Nyaris Bentrok

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Ratusan orang gabungan dari LSM, ormas, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Pekalongan, Kamis (22/9). Mereka mempertanyakan kinerja bupati dalam satu tahun ini, dan sejumlah isu lainya.

Mereka mengkritisi terkait aset pemda di Sapugarut yang dikuasai pihak ketiga. Isu lainnya adalah, mangkraknya pembangunan tribun timur Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni, dugaan jual beli kios/lapak/loos Pasar Kedungwuni, perangkat desa/kades diwajibkan beli batik kuning, politisasi zakat oleh Baznas, persoalan Pasar Wiradesa, hingga program pengobatan gratis yang kesannya PHP dan berbelit-belit. 

Dikarenakan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sedang memenuhi undangan ke Polda Jawa Tengah, massa ditemui Sekda M Yulian Akbar. Iapun lantas naik ke atas mobil orasi. Selanjutnya menjawab satu persatu aspirasi yang disuarakan peserta demo. 

"Untuk penyelesaian proyek tribun timur Stadion Widya Manggala Krida dianggarkan di tahun 2023. Diakui, proyek itu pelaksanaannya di tahun 2020 tapi belum selesai. Nunggu opname dari BPKP. Tentu saja sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Akbar. 

Kemudian untuk Pasar Kedungwuni, kata Akbar, pekan kemarin sudah dilaunching perpindahan pedagang. Kenapa sudah selesai dua tahun pedagang belum dipindah, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memindahkan pedagang.

"Doakan saja segera selesai. Kami fokuskan dulu pada pedagang lama yang sesuai dengan database tahun 2017. Data ini sudah kita kunci. Persoalan ada sisa nanti akan kita formulasikan setelah pedagang lama masuk," tegasnya. 

Sedangkan terkait isu jual beli kios/lapak/loos di Pasar Kedungwuni, Pemkab Pekalongan terutama dinas teknis sudah diperintahkan untuk tidak bermain-main di ranah itu. 

"Pasar Wiradesa kenapa belum dibuka karena masih ada satu pekerjaan yang belum selesai. Yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Pasar Wiradesa anggarannya dari pemerintah pusat. Selesainya Insya Allah akhir November. Yang meresmikan nanti dari pusat," ujar Akbar. 

Sekdapun menyampaikan terima kasih atas masukan dan evaluasi atas program kesehatan gratis. Yang merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Program ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, agar tidak bertabrakan dengan program BPJS pemerintah pusat. 

"Yang berbelit sebelah mana, yang terkesan PHP sebelah mana, pemerintah komit agar program ini berjalan dengan baik," katanya. 

Untuk persoalan Baznas, lanjut Akbar, itu domainnya di Baznas. Bukan kewenangan pemerintah untuk menjawabnya. 

"Mentasyarufkan dana yang terhimpun itu adalah kewajiban dari Baznas," kata Akbar. 

Selanjutnya persoalan aset di Sapugarut, pemkab masih meminta pendapat hukum dari Kejaksaan. 

"Mohon bersabar. Agar kami tidak salah terkait Sapugarut," tuturnya. 

Kalau seragam batik, Sekda menegaskan, itu hanya dikhususkan bagi ASN. Perangkat desa dan kades tidak. 

Setelah massa menerima penjelasan dari Sekda, merekapun mebubarkan diri dengan tertib. Namun ditempat lain (sebelah selatan Kantor Bupati) massa yang pro Bupati menuntut aksi itu dibubarkan karena dinilai bentuk pembunuhan karakter kondusivitas di Kabupaten Pekalongan. 

"Mereka yang hadir di sini apakah orang Kabupaten Pekalongan semua. Mereka sebagian orang Kota Pekalongan. Bahkan telah diakui dalam rapat yang difasilitasi oleh Kapolres, jubir mereka orang Pemalang. Maka kami menuntut ketegasan dari aparat, tolong Kabupaten Pekalongan dijaga. Hilangkan penyusup-penyusup dari luar daerah," ujar Suryan Rusli, peserta aksi yang pro Bupati. 

Aksi damaipun ahirnya sempat memanas. Massa pendukung Bupati hendak menghadang pendemo. Namun berkat kesigapan Anggota Polres Pekalongan yang dipimpin langsung Kapolres Arief Fajar Satria, massa kedua kubu bisa di damaikan dan bentrok tidak terjadi.

Penulis: Nuke