Ada Indikasi Monopoli Jasa Armada Piknik Sekolah, Benarkah

Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan Menerima Aduan Dari PATRA.

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Adanya indikasi monopoli jasa armada piknik sekolah membuat Paguyuban Transportasi Pariwisata (Patra) Pekalongan mengadu ke DPRD. Mereka beranggapan ada keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dalam indikasi ini. 

Temuan Patra di lapangan, banyak sekolah takut kegiatan study tour tak mendapat izin Dindikbud jika tak menggunakan armada tertentu. Patra menduga, Dindikbud Kabupaten Pekalongan mengarahkan sekolah-sekolah untuk menggunakan armada tertentu saat study tour. 

"Beberapa kali kami kena cancel dari biro perjalanan karena sekolah tiba-tiba mau pakai armada "A". Padahal kami sudah menata jadwal dan persiapan matang," ujar Arifin selaku Sekretaris Patra Pekalongan, saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (8/6). 

Bagi Patra, hal itu merupakan kejanggalan. Ia mengatakan ternyata sekolah ketakutan dan harus berkoordinasi dengan pihak Dindikbud untuk pemilihan jasa armada. Menurutnya fenomena seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya. 

"Kami kurang tahu itu aturan tertulis atau tidak, tapi yang jelas bagi kami itu tidak pas. Kami-kami ini badan usaha yang juga bayar pajak," kata Arifin. 

Sementara itu saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan Edy Herijanto justru mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Pihaknya mengaku tidak pernah memberi arahan atau mengintervensi kepada sekolah tentang pemilihan jasa armada. Apalagi sampai mengancam dengan mutasi kepala sekolah. 

"Saya tidak mau buru-buru menuduh ini ulah siapa. Yang jelas dari kami tidak ada intervensi semacam itu," tegasnya. 

Edi mengatakan, mestinya Patra berterimakasih kepada Dindikbud karena telah memperbolehkan sekolah melaksanakan study tour. Karena dengan demikian, merupakan kesempatan bagi Patra untuk kembali promosi ke sekolah-sekolah. 

"Sekali lagi tidak ada pressure dari kami. Kalau pun ada, saya paling bilang ke para kepala sekolah untuk silakan piknik bersama siswa dengan bahagia. Asal tidak mengganggu waktu  kegiatan belajar-mengajar. Itu saja," tutur Edi. 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengatakan, pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan (Dinhub) untuk melakukan verifikasi bus ke semua perusahaan jasa armada. Ia juga meminta Dindikbud untuk memastikan dan menelusuri adanya indikasi itu. Dewan juga meminta Dindikbud segera menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk bebas memilih jasa armada. 

"Masalah ini sudah clear dalam audiensi. Ini jadi masukan buat Dindikbud. Ke depan kami harap tidak ada seperti ini lagi," ujar Munir.

Penulis: Nuke