DPRD Kabupaten Pekalongan Berikan Catatan Setrategis

RADIO KFM, KAJEN -  Hasil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 secara keseluruhan meningkat dibanding tahun 2020. Namun DPRD Kabupaten Pekalongan beri catatan strategis dan rekomendasi, fokusnya terhadap empat indikator.

Empat indikator tersebut yakni makro ekonomi dan sosial daerah, kinerja keuangan daerah, kinerja visi-misinya, dan kinerja per-urusan pemerintah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menjelaskan, hasil pembangunan ekonomi tahun 2021 meningkat dibanding 2020. Hal itu ditandai dengan di antaranya PDRB per kapita naik sebesar Rp 24,60 juta.  Sementara pada 2020, hanya sebesar Rp 23,59 juta karena dihantam awal pandemi. 

"Pertumbuhan ekonomi juga meningkat positif sebesar 3,54 persen, dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 1,89 persen," jelasnya saat rapat paripurna, Kamis (28/4) .

Hindun mengatakan, pada capaian indikator keuangan daerah, ada dua poin yang masih kurang dari target realisasi (belum 100 persen). Yakni target pendapatan daerah yang terealasi 99,58 persen dan target belanja daerah terealasi 92,43 persen. 

"Tapi realisasi penerimaan pembiayaan daerah sudah 100 persen target tercapai," ujarnya. 

Soal capaian visi-misi, lanjut Hindun, pihaknya berikan catatan tentang realisasi atas 24 indikator tujuan. Secara keseluruhan baru tercapai 41,66 persen.

"Dari 24, hanya empat indikator tujuan yang terealisasi 100 persen," tandasnya. 

Sedangkan pada capaian kinerja per-urusan pemerintah daerah, DPRD memberi sorotan pada lima poin. Yakni capaian realisasi anggaran belanja, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. 

"Salah satu yang kami lihat capaian realisasi anggaran belanja tidak dapat mencapai target dengan 7,57 persen anggaran tidak tersrerap," kata Hindun. 

Atas semua catatan tersebut, DPRD memberikan rekomendasi. Soal catatan makro ekonomi, rekomendasi DPRD adalah pemfokusan bansos dengan mengoptimalkan pada bantuan yang bersifat produktif. Selain itu, jelas Hindun, Pemkab harus mengoptimalkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat.

Soal keuangan daerah, salah satunya Pemkab mesti terus memperluas inovasi daerah. Terkait kinerja visi-misi, pihaknya merekomendasikan agar Pemkab mulai menata infrastuktur setelah adanya Exit Tol Bojong, menciptakan pasar-pasar baru, hingga menarik investor masuk. 

Sementara itu pada kinerja per-urusan pemerintah daerah, DPRD memberikan banyak rekomendasi soal efisiensi anggaran. Salah satunya pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Hindun menegaskan, Pemkab belum efisiensi dan efektif dalam penggunaan anggaran, karena presentase perbaikan irigasi baru tertangani 25,97 persen. 

"Iya, kami harap catatan strategis dan rekomendasi kami itu bisa menjadi acuan Pemkab untuk pembangunan tahun berikutnya," pungkasnya.

Penulis : Nuke