Warga Rembun Protes PKH Tidak Tepat Sasaran, Bahkan Ada Perangkat Desa yang Kebagian

KFM PEKALONGAN, KAJEN - Karena menduga pembagian bantuan sosial seperti PKH tidak adil, sejumlah warga Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, melakukan aksi unjuk rasa di balai desa setempat, Senin, (24/1/2022). 

Salah seorang warga, Waryati (52) mengungkapkan, ia bersama warga lainnya merasa cemburu karena selama ini yang mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah justru kebanyakan orang-orang mampu. Bahkan ada aparat desa yang ikut menerima bantuan PKH tersebut. 

"Kalau yang dapat lebih susah dari saya nggak apa-apa, lha ini rumahnya bagus-bagus, punya motor empat kok ada stempel stiker PKH. ada perangkat desa juga dapat, saya kan iri," ucap Waryati. 

Tidak hanya bantuan PKH, Waryati juga mengaku jika dirinya selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial apapun bahkan buat anak sekolah seperti KIP ( Kartu Indonesia Pintar ) juga tidak mendapatkannya. Ia dan warga kurang mampu lainnya yang tidak mendapat bantuan pernah mengusulkan ke pemerintah desa namun hingga sekarang usulan itu seperti angin lalu semata. 

"Usul ke perangkat desanya, Usul-usul katanya itu sudah dari sananya dari atas datanya sehingga tidak bisa. Lagian saya itu rumahnya dibelakang kelurahan, otomatis kan tahu kondisi saya bagaimana."

Sementara itu Kepala Desa Rembun, Nurhali menjelaskan, untuk penerima PKH pihaknya hanya meneruskan data yang dikeluarkan dari pemerintah pusat. Memang ada beberapa perubahan namun hal itu biasanya jika ada penerima yang sudah mengundurkan diri sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat). 

"Siapa yang menentukan penerima itu semuanya dari pusat, memang ada orang kaya yang dapat dan tidak mau mengundurkan diri dari PKH, alasanya karena tanggungannya masih banyak. Kemudian memang ada tiga perangkat desa yang menerima, tapi di tahun 2020 sudah bersedia untuk keluar namun data orang tersebut masih muncul," tutur Nurhali. 

Warga menuntut agar bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan sejenisnya harus diberikan terhadap orang-orang yang membutuhkan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Terhadap permintaan itu, Kades Rembun, Nurhali mengatakan, akan melakukan pembenahan data dan dari update data tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat. Sebagai catatan, untuk Desa Rembun sendiri ada sekitar 300an warganya yang mendapatkan PKH. 

Penulis : Nuke Shavila | Editor : Tiwi Maharani | Berita Pekalongan bisa didengar melalui 103.1 Radio Kfm | Sakpore Dangdute, Pas Infone