Bantuan Rp 3,8 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra serahkan bantuan dari Kementrian PUPR.

KAJEN - Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) memberikan bantuan melalui aspirasi Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan ke Fraksi PAN DPR RI, Yakni untuk program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew)  dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Sebanyak 11 desa di wilayah Kota Santri menerima dana Rp 3,8 Milliar untuk pembangunan infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun 11 Desa penerima Pisew masing masing senilai Rp 200 juta adalah Desa Tengeng Wetan,  Desa Depok, Desa Wonosari Kecamatan Siwalan. Kemudian untuk Kecamatan Sragi antara lain Desa Purwodadi,  Desa Sumub Lor dan  Sumub Kidul. Untuk Kecamatan Kesesi Desa Mulyorejo,  Desa Krandon dan Desa Karyamukti.

Penerima program Kota Tanpa Kumuh, masing masing senilai Rp 1 miliar adalah Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto dan Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan,  Candra Saputra,  Selasa (17/3/2020) menyampaikan bahwa kucuran dana dari APBN 2020 merupakan aspirasi dari Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan  ke Fraksi PAN DPR RI.  Kemudian aspirasi tersebut diusulkan ke Kementrian PUPR.

"Alhamdulillah Kabupaten Pekalongan masih bisa mendapat alokasi APBN untuk program  pembangunan infrastruktur desa. Bangun tersebut nantinya terbagi untuk 11 desa," katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PAN, Shinanta Previta Anggreani berikan bantuan dari Kemen PU

Candra Saputra selaku Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan menjelaskan, untuk SK sudah diserahterimakan ke masing masing Desa. Sedangkan untuk proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

"Dalam pelaksanaan nanti kami ingin masyarakat desa yang dapat bantuan agar proaktif dan turut andil dalam penerapan dana tersebut. Sedangkan desa yang belum dapat di tahun ini akan kami usahakan untuk dapat di tahun depan, " harapnya.

Melalui bantuan dana APBN tersebut kedepan bisa mempercepat kemajuan desa dalam bidang infrastruktur.  Dengan demikian maka sirkulasi ekonomi di Desa juga lebih maju. (NK)