Merasa Ditipu LKP Tata Rias Pengantin,Sejumlah Orang Mengadu Ke Dindik

KAJEN - Merasa ditipu oleh sebuah LKP tata rias pengantin di Kecamatan Doro,sejumlah orang mengadu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan,Rabu (19/02/2020).

Meysaroh (27),salah satu peserta tata rias gratis di  LKP tersebut,mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ada kursus tata rias pengantin gratis yang dibiayai oleh pemerintah dari selebaran.

"Awal mulanya kita dapat info ada belajar tata rias gratis dari selebaran,bahwa ada tata rias pengantin gratis sampai keujian nasional  karena itu program pemerintah,dari 60 yang mendaftar diseleksi menjadi 30 orang yang lolos,"ungkapnya.

Ditengah pembelajaran ternyata dimintai uang Rp 500 ribu/orang,dengan alasan uang tersebut untuk ujian nasional.

"Teman-teman pada komplain,katanya gratis katanya sampai ujian nasinal dan dapat ijazah  kok disuruh bayar Rp 500 ribu.Terus kata ibunya nanti dijelaskan sama bapak,setelah itu dijelaskan besoknya oleh bapak bahwa uang Rp 500 ribu tersebut bukan untuk ujian nasional tapi untuk  ugorampe yaitu untuk sewa baju dan bunga,"ujarnya.

Setelah banyak pelajar yang telah membayar Rp 500rb,diagendakan 14 desember 2019 untuk ujian nasinal,namun ternyata diundur.

"Kemudian kita dapat info lagi ujian nasional pada tanggal 15 januari di batang,kita sudah melengkapi semua berkas-berkas seperti SKTM,ternyata tangal 14 malam sekitar pukul 22.09 wib kita diinformasikan ujian nasinal dibatalkan oleh pemerintah dan uang yang sudah masuk ke pihak penyelenggara harus dikembalikan ke pemerintah,dan solusinya kata ibu LKP kita harus membayar Rp 500ribu untuk ikut ujian nasional,"katanya.

Menurutnya,semua teman-temannya merasa terbebani karena sudah persiapan modal dan sudah persiapan menyewa mobil,sehingga mereka  memutuskan untuk tidak mengikuti ujian nasional.

"Namun pada pukul 07.00 Wib pada tanggal 15 januari kita disuruh ikut datang untuk ujian nasional,kita pikirkan gratis karena dari pemerintah,setelah kita ikut ujian nasional ternyata kita tetap disuruh bayar Rp 500rb,bahkan sampai sekarang ditagih terus,mereka juga mengancam akan mendatangi rumah setiap orang yang belum bayar Rp 500rb,"tuturnya.

Disebutkan,saat ini Maesaroh tidak tau apakah sudah ada yang membayar uang ujian nasional tersebut atau belum,karena ada teman-teman yang takut.

"Tujaun kita ke sini kita meminta komitmen awal,karenakan kita taunya kursus tersebut gratis dan kita sudah ujian nasional sehingga kita minta ijazah.Dan kita kan sudah ngasih uang Rp 500rb untuk ugorampe,ternyata diminta lagi Rp 500rb  untuk ujian nasional,jadi kita minta ijazah karena sudah ikut ujian nasinal tanpa harus bayar lagi,"tandasnya.

Padahal menurutnya dari pemerintah dibiayai Rp 2.750.000 per orang.

"Di LPK yang 30 orang  ikut program dari pemerintah sedangkan yang reguler ada 2,tapi yang reguler harus bayar Rp 1.500.000,-/orang.Kalau ditotal-total  kita yang dari program  pemerintah lebih mahal dari yang reguler,"pungkasnya.(Ros-Nk)